CORETAN ILMU ADI SUYAHMAN NAINGGOLAN

Kamis, 23 Oktober 2014

GILIRAN GURU ANGKATAN 2005-2015 AKAN DISERTIFIKASI MARET TAHUN DEPAN MULAI DISELEKSI

Tanggungan sertifikasi 1,3 juta guru yang diangkat sebelum 2005 sudah tuntas. Tahun depan giliran guru yang diangkat mulai dari 2005 hingga 2015 disertifikasi. Teknis pelaksanaan sertifikasi diubah untuk mendongkrak kualitas guru.
Kepala Badan Pengembangan SDM Pendidikan, Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikbud Syawal Gultom mengatakan, istilah program sertifikasi untuk guru yang diangkat sebelum 2005 adalah Sertifikasi Guru (Sergur) Dalam Jabatan.
Sedangkan untuk guru-guru yang diangkat mulai 2005 hingga 2015, dipakai istilah Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan. “Intinya sama, yakni mensertifikasi guru-guru yang belum bersertifikat tetapi sudah mengajar,” katanya.
Penghitungan awal masa bekerja menggunakan SK NIP bagi guru PNS. Sedangkan bagi guru di sekolah swasta, acuannya adalah SK pengangkatan guru tetap oleh yayasan.
Mantan rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) itu menjelaskan, beban atau tanggungan sertifikasi guru jauh lebih sedikit. Syawal mengatakan total kuota sertifikasi guru angkatan 2005-2015 adalah 600 ribu orang.
Khusus untuk gelombang sertifikasi tahun pertama (2015), kuotanya hanya 50 ribu guru. Sedangkan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 adalah 1,3 juta orang. “Skala prioritasnya akan menggunakan sistem seleksi,” tutur Syawal.
Seleksi peserta sertifikasi guru 2015 akan dilaksanakan sekitar Maret tahun depan. Kemudian yang lulus akan mengikuti pendidikan keguruan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) selama dua bulan.
Setelah mengikuti pendidikan di LPTK selama dua bulan, guru peserta sertifikasi dikembalikan lagi ke sekolah asal untuk praktek. “Praktek setelah mengikuti pendidikan ini sekitar dua bulan juga,” jelas Syawal.
Setelah praktek di sekolah asal itu, guru tadi kembali ke LPTK untuk mengikuti ujian akhir. Jika dinyatakan lulus, guru bersangkutan akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Sertifikat ini adalah salah satu syarat mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).
Syawal mengatakan program sertifikasi sebelumnya tidak ada sesi praktek kembali ke sekolah asal. Padahal praktek ini penting, untuk mengasah hasil pendidikan di LPTK.
Beban pendidikan di LPTK antara satu guru dengan guru lainnya juga berbeda. Bagi guru dengan jam terbang mengajar yang tinggi, akan memiliki modal 10 SKS. Sehingga tinggal mengambil kekurangan 26 SKS ketika masa pendidikan di LPTK. Kemendikbud menetapkan total beban pendidikan sertifikasi guru ini sebesar 36 SKS.
Syawal menceritakan tanggungan sertifikasi guru yang diangkat sebelum 2005 mencapai 1,3 juta, diduga karena ada penggelembungan. Di lapangan banyak guru yang aslinya baru mengajar setelah 2005, tetapi mengaku sudah mengajar sebelum 2005.
Praktek nakal ini sangat memungkinkan dilakukan untuk kelompok guru swasta. Sebab guru mudah sekali kongkalikong dengan pihak yayasan pengelola sekolah untuk membuat SK pengangkatan fiktif. Secara administrasi SK pengangkatan itu resmi karena dikeluarkan oleh yayasan. Tetapi SK itu dibuat dengan tujuan seakan-akan guru bersangkutan sudah mulai mengajar sejak sebelum 2005.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena secara administrasi mereka bisa menunjukkan SK pengangkatan guru dari yayasan sejak sebelum 2005,” jelas Syawal. Banyak guru yang mengaku sudah mengajar sejak sebelum 2005, tujuannya ingin segera mendapatkan pencairan TPG. (sumber :jpnn.com)

Kamis, 31 Juli 2014

KABUPATEN KOTA YANG MENGADAKAN TES CPNS 2014 AREA SUMATERA

Tahun 2014 akan dibuka kembali tes CPNS dimana tersedia 100ribuan formasi baik untuk PPPK maupun CPNS pemda serta CPNS Kementerian Pusat. pada artikel kali ini akan saya sharing untuk pemerintah daerah mana saja yang membuka tes cpns atau yang kebagian formasi untuk tes CPNS tahun 2014. Jika tidak ada nama kabupaten disebutkan di bawah berarti pemerintah kabupaten/kota/propinsi tersebut tidak tersedia formasi CPNS untuk tahun 2014. Kita mulai dari daerah pulau Sumatera

NANGGRO ACEH DARUSSALAM
PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR
PEMERINTAH KAB. PIDIE
PEMERINTAH KAB. ACEH TIMUR
PEMERINTAH KAB. ACEH SELATAN
PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT
PEMERINTAH KAB. ACEH TENGGARA
PEMERINTAH KAB. SIMEULUE
PEMERINTAH KAB. BIREUEN
PEMERINTAH KAB. ACEH SINGKIL
PEMERINTAH KAB. ACEH BARAT DAYA
PEMERINTAH KAB. GAYO LUES
PEMERINTAH KAB. ACEH TAMIANG
PEMERINTAH KAB. NAGAN RAYA
PEMERINTAH KAB. BENER MERIAH
PEMERINTAH KAB. PIDIE JAYA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SUMATERA UTARA
PEMERINTAH KAB. DELI SERDANG
PEMERINTAH KAB. KARO
PEMERINTAH KAB. TAPANULI TENGAH
PEMERINTAH KAB. SIMALUNGUN
PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU
PEMERINTAH KAB. DAIRI
PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA
PEMERINTAH KAB. ASAHAN
PEMERINTAH KAB. NIAS
PEMERINTAH KAB. TOBA SAMOSIR
PEMERINTAH KAB. NIAS SELATAN
PEMERINTAH KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
PEMERINTAH KAB. PAKPAK BHARAT
PEMERINTAH KAB. SAMOSIR
PEMERINTAH KAB. SERDANG BEDAGAI
PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS
PEMERINTAH KAB. PADANG LAWAS UTARA
PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU SELATAN
PEMERINTAH KAB. LABUHANBATU UTARA
PEMERINTAH KAB. NIAS BARAT
PEMERINTAH KAB. NIAS UTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PEMERINTAH KOTA BINJAI
PEMERINTAH KOTA TANJUNG BALAI
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PEMERINTAH KOTA GUNUNG SITOLI
RIAU
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
PEMERINTAH KAB. BENGKALIS
PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HULU
PEMERINTAH KAB. INDRAGIRI HILIR
PEMERINTAH KAB. PELALAWAN
PEMERINTAH KAB. ROKAN HILIR
PEMERINTAH KAB. SIAK
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PEMERINTAH KOTA DUMAI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEMERINTAH KAB. BINTAN
PEMERINTAH KAB. LINGGA
PEMERINTAH KOTA BATAM
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
SUMATERA BARAT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PEMERINTAH KAB. AGAM
PEMERINTAH KAB. PASAMAN
PEMERINTAH KAB. SOLOK
PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN
PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN
PEMERINTAH KAB. TANAH DATAR
PEMERINTAH KAB. KEP. MENTAWAI
PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA
PEMERINTAH KAB. PASAMAN BARAT
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
PEMERINTAH KOTA SOLOK
PEMERINTAH KOTA PADANG
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
JAMBI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
PEMERINTAH KAB. BUNGO
PEMERINTAH KAB. MERANGIN
PEMERINTAH KAB. SAROLANGUN
PEMERINTAH KAB. TEBO
PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

SUMATERA SELATAN, Bangka Belitung dan Bengkulu
Seluruh kabupaten/kota di SUMATERA SELATAN, Bangka Belitung dan Bengkulu akan mengadakan tes CPNS terkecuali untuk pemerintah propinsi Sumatera Selatan
Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG SELATAN
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG TENGAH
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG UTARA
PEMERINTAH KAB. LAMPUNG BARAT
PEMERINTAH KAB. TULANG BAWANG
PEMERINTAH KAB. TANGGAMUS
PEMERINTAH KAB. PESAWARAN
PEMERINTAH KAB. PRINGSEWU
PEMERINTAH KAB. MESUJI
PEMERINTAH KOTA METRO

Sumber : menpan.go.id

Jumat, 11 Oktober 2013

CARA VERIVIKASI DATA GURU DIDAPODIK SECARA ONLINE

Untuk melakukan verifikasi data guru di program pendataan pokok pendidikan (Dapodik) dapat dilakukan secara online dengan mengunjungi halaman Verifikasi Data Guru http://223.27.144.195/. Data di Dapodik ini dijadikan dasar kebijakan pendidikan seperti pemberian segala jenis tunjangan bagi guru.

Data guru yang sudah dientri (dimasukan) dan dikirim oleh operator sekolah memalui Aplikasi Dapodik bisa dicek oleh guru sendiri lewat internet.
 Data guru yang diunggah di Dapodik sangat penting untuk dasar penerimaan tunjangan profesi pendidik (TPP) bagi guru yang sudah sertifikasi.


Cara Verifikasi Data Guru di Dapodik
1. Kunjungi
 http://223.27.144.195/
2. Masukan NUPTK dan Password
 
3. Terakhir klik Sign in

Setelah berhasil login dapat dilihat info data guru,
 rincian jam mengajar, status NUPTK dan status kelulusan sertifikasi. Jika ada data yang masil salah dapat diperbarui (update) sendiri atau melaporkannya. Data tersebut harus benar dan valid, agar tidak bermasalah dengan penerbitan SKTP atau pencairan tunjangan sertifikasi.

Saat ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis aplikasi data pokok pendidikan terbaru atau
 Aplikasi Dapodik Tahun 2013. Aplikasi ini mengalami penyempurnaan dari aplikasi sebelumnya. 

Sabtu, 05 Oktober 2013

CARA DOWNLOAD APLIKASI DAPODIK TERBARU 2013



  • Cara Download Aplikasi Dapodik Terbaru 2013
    Aplikasi pendataan pendidikan dasar Data Pokok Pendidikan atau Aplikasi Dapodik 2013 telah resmi dirilis. Semua operator pendataan atau operator sekolah diminta untuk mendownload Aplikasi Dapodik terbaru ini. Para operator sekolah diharapkan mempelajari dokumentasi Aplikasi Dapodik 2013 yang telah mengalami penyempurnaan dari versi sebelumnya.

    Aplikasi Dapodik dengan Installer Dapodikdas v 2.0 (build 0210130120) dapat didownload di situs resmi Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi Dapodik 2013 sangat berbeda dengan Aplikasi Dapodik sebelumnya, misalnya aplikasi ini tidak ada back up lokal untuk pindah-pindah PC (laptop).

    Cara Mendownload Aplikasi Dapodik Terbaru
    1. Kunjungi http://118.98.166.59/laman/unduh
    2. Klik menu Aplikasi Installer Dapodikdas v 2.0 (build 0210130120)
    3. Simpan berkas dapodikdas.exe yang berukuran 27,8 MB
    4. Anda dapat menginstal Aplikasi Dapodik terbaru di laptop Anda

    Setelah Aplikasi Dapodik Terbaru, operator sekolah harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kode registrasi untuk Aplikasi Dapodik 2013 akan diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing, kode resgitrasi berbeda dengan kode registrasi Aplikasi Dapodik 2012.
    atau dapat di download di sini

Rabu, 25 September 2013

CPNS 2013


kebijakanpengadaan
HAJAT  akbar seleksi CPNS tahun 2013 yang ditunggu-tunggu masyarakat segera digelar. Mulai tanggal 2 September 2013, sejumlah instansi mulai mengumumkan lowongan CPNS. Sebanyak 329 instansi pemerintah, terdiri dari 69 kementerian/lembaga, 23 pemerintah provinsi, dan 237 kabupaten/kota, tahun ini menggelar seleksi CPNS dari jalur pelamar umum. Jalur ini, formasi ada 65 ribu, terbagi 40 ribu untuk pemerintah daerah dan 25 ribu untuk instansi pusat.
 
Selain dari jalur pelamar umum, pemerintah juga menggelar seleksi CPNS dari tenaga honorer kategori 2. Lebih dari 600 ribu tenaga honorer kategori 2 akan memperebutkan kursi CPNS melalui tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang pada tanggal 3 November 2013. “Peserta wajib mengikuti tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang,” kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja.  Pada hari yang sama juga digelar TKD dengan sistem lembar jawaban komputer  (LJK) untuk memperebutkan kursi CPNS dari jalur pelamar umum.
 
Selain seleksi CPNS dari honorer K2 dan jalur pelamar umum, tahun ini ada tiga skema seleksi CPNS lain, yakni formasi khusus untuk dokter,  seleksi untuk tenaga ahli tertentu yang tidak ada di lingkungan PNS, dan seleksi CPNS calon siswa ikatan dinas. Selain itu ada juga afirmasi untuk kaum disable, putera-puteri terbaik Papua, serta bagi atlet berperestasi untuk menjadi PNS.
 
Untuk TKD, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Seleksi CPNS menyiapkan tiga tipe/kelompok  soal tes, yakni tipe A (SLTP, SD), tipe B (SLTA, D1, D2 – D3/sarjana muda), dan tipe C, yakni untuk jenjang pendidikan D4, S1, S2, dan S3. Penyusunan soal TKD dilakukan Panselnas dibantu oleh konsorsium perguruan tinggi negeri (PTN). Sedangkan soal TKB, disusun oleh instansi pembina masing-masing. Untuk bidang kependidikan oleh Kemendikbud, untuk kesehatan oleh Kemenkes, bidang administrasi umum oleh BKN, dan seterusnya.
 
Menurut Setiawan, penentuan kelulusan tenaga honorer kategori 2 berdasarkan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PANRB. “Pengumuman hasil tes, baik TKD maupun TKB juga akan dilakukan oleh Menteri PANRB,” tambahnya.
 
Apabila jumlah peserta seleksi K2 yang memenuhi passing grade kurang dari jumlah PNS yang pensiun pada instansi bersangkutan, mereka dialokasikan pada tahun 2013. Namun, bila jumlah yang memenuhi passing grade lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, maka untuk tahun 2013 didahulukan yang usianya lebih tua. Selebihnya untuk tahun 2014. “Alokasi formasi juga memperhatikan persentase belanja pegawai dalam APBD,” katanya. (ags)
 
No.
Kementerian/Lembaga
1
Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
2
Kementerian Koordinator Bidang Kesra
3
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4
Kementerian Dalam Negeri
5
Kementerian Luar Negeri
6
Kementerian Pertahanan
7
Kementerian Hukum dan HAM
8
Kementerian Keuangan
9
Kementerian ESDM
10
Kementerian Perindustrian
11
Kementerian Perdagangan
12
Kementerian Pertanian
13
Kementerian Kehutanan
14
Kementerian Perhubungan
15
Kementerian Kelautan dan Perikanan
16
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17
Kementerian Kesehatan
18
Kementerian Pekerjaan Umum
19
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20
Kementerian Sosial
21
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22
Kementerian Lingkungan Hidup
23
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
25
Kementerian PANRB
26
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
27
Kementerian Perumahan Rakyat
28
Kementerian Pemuda dan Olahraga
29
Kementerian Sekretariat Negara
  Lembaga
30
Arsip Nasional RI (ANRI)
31
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
32
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
33
Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
34
Badan Pusat Statistik (BPS)
35
Badan Inteljen Negara (BIN)
36
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
37
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
38
Badan Informasi Geospasial (BIG)
39
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
40
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
41
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
42
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
43
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
44
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
45
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
46
Badan Nasionala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
47
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
48
Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sumber : menpan